Sejarah Perekonomian
Indonesia
Dari
tahun ke tahun, Indonesia selalu mengalami perubahan sistem perekonomian yang
bertujuan untuk membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi daripada
tahun sebelumnya. Sistem perekonomian Indonesia adalah cara manusia
melaksanakan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan
pribadi. Keadaan perekonomian negara-negara berkembang tidak lepas dari
pengaruh :
Ø Sistem
perekonomian dan pola pembangunan ekonomi yang diterapkan.
Ø Pembangunan
infrastuktur fisik dan sosial
Ø Tingkat
pembangunan yang telah dicapai pada masa penjajahan. Seperti masa penjajahan
Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang.Portugis tidak meninggalkan jejak yang
mendalam pada Indonesia karena terburu diusir oleh Belanda. Di Belanda ada masa
Penjajahan VOC. Lalu di Inggris ada yang namanya Landrent (Pajak Tanah). Dan di
Pemerintahan militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengarahan sumber daya
ekonomi mendukung gerak maju pasukan jepang dalam perang Pasifik.
Di
Pemerintahan orde lama keadaan perekonomian sangat buruk karena inflasi yang
sangat tinggi, adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945,
kas negara kosong dan eksploitasi besar-besaran pada masa penjajahan. Pada
tahun 1945-1956 Indonesia menerapkan
prinsip demokrasi liberal, kekuasaan ada di
tangan sejumlah partai politik dan sering terjadi konflik yang menyebabkan
kehancuran perekonomian nasional. Pada tahun 1959-1967 Indonesia menerapkan
prinsip demokrasi terpimpin yang menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya
diatur oleh pemerintah) akibat dari dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.
Di
Pemerintahan orde baru stabilitas ekonomi dan stabilitas politik menjadi
prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian
inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Selain
itu, pemerintah juga menyusun Repelita secara bertahap dengan target yang
jelas, IGGI juga membantu membiayai pembangunan ekonomi Indonesia. Dampak
Repelita terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama pada
tingkat makro, pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan
rata-rata pertahun yang relative tinggi. Keberhasilan pembangunan ekonomi di
Indonesia pada dekade 1970-an disebabkan oleh kemampuan kabinet yang dipimpin
presiden dalam menyusun rencana, strategi dan kebijakan ekonomi, tetapi juga
berkat penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak tahun 1973 atau 1974,
juga pinjaman luar negeri dan peranan PMA terhadap proses pembangunan ekonomi
Indonesia semakin besar. Akibat peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan
teknologi dan kebijakan Industrialisasi sejak 1980-an, ekonomi Indonesia
mengalami perubahan struktur dari Negara agrarsi ke Negara semi industri.
Di
masa reformasi Sejak juli 1997 rupiah
mulai tidak stabil dan mulai menggoncang perekonomian nasional. Pada oktober
1997 Indonesia meminta bantuan keuangan IMF, nilai tukar rupiah terus melemah
dari awalnya Rp. 2.500 per dollar AS sampai mencapai Rp. 15.000 per dollar AS,
hal ini menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang akhirnya juga
memunculkan krisis politik ditandai dengan turunnya presiden Soeharto pada
tanggal 21 Mei 1998 digantikan oleh wakilnya BJ Habibie. Pemerintahan presiden
BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang
cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk
mengendalikan stabilitas politik.
Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun,
belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari
keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru
harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),
pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs
rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan
kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh
presiden Megawati.
Kabinet
Gotong Royong pimpinan Megawati menghadapi keterpurukan kondisi ekonomi yang
ditinggal Gusdur seperti tingkat suku bunga, inflasi saldo neraca pembayaran
dan deficit APBN. Di masa ini
direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada
gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi
membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia,
dan mengganggu jalannya pembangunan nasional. Pada pemerintahan Megawati mulai
tahun 2002 dan di tahun 2003 kondisi makro ekonomi semakin membaik yakni
inflasi, tingkat suku bunga turun, kurs rupiah stabil, stabilitas politik
tercipta dan roda perekonomian dapat roda perekonomian dapat bergerak kembali.
Kebijakan presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM,
atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh
naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor
pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Kebijakan lain yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
bagi masyarakat miskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Bank Indonesia menetapkan
empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini,
yakni BI rate, nilai tukar, operasi moneter dan kebijakan makroprudensial untuk
pengelolaan likuiditas, serta makroprudensial lalu lintas modal.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar